ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL ( STUDI KASUS PUTUSAN NO.45/PID.B/2012/PN.MSH )

Cyber crime adalah perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet, dimana internet merupakan jaringan computer yang terhubung satu sama lain melalui media media komunikasi, semua orang dengan mudah mengakses situs-situs ke dalam dunia maya. Cyber crime merupakan fenomena sosial yang membuka cakrawala keilmuan dalam dunia hukum, hal ini dimaksudkan betapa dasyatnya suatu kejahatan dapat dilakukan hanya dengan duduk manis didepan computer. Cyber crime merupakan sisi negative dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, salah satunya adalah dengan memanfaatkan media sosial seperti facebook dan twitter. Tidak dipungkiri hampir semua orang mempunyai account media sosial tersebut, dari anak-anak sampai orang tua dan sebagian besar adalah pengguna aktif. Dengan kecanggihan teknologi media sosial tersebut mampu dapat menghubungkan orang satu dengan orang lainnya dengan mudah dan murah. Dengan facebook orang masih dapat berkomunikasi atau bersosialisasi tanpa harus berhadapan langsung. Salah satu menu dalam facebook yang sangat digemari oleh penggunanya adalah update status, pengguna dapat menuliskan apa saja yang diinginkan dan dapat langsung terbagi kepada semua anggota pertemanan dalam FB nya. Dari hal sepele, curhat sampai amarah dapat dicurahkan dalam bentuk tulisan disini. Dalam bersosialisasi tidak lepas dari sebuah perselisihan. dari yang sepele sampai ke kasus yang serius dan membawa kedalam meja hijau. Salah satunya yang sering terjadi adalah pencemaran nama baik. Hal ini tentunya menjadi keprihatinan masyarakat dan pemerintah karena semakin hari semakin banyak kasus kriminal yang timbul dari sana, tentunya menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat. Untuk itu tugas dari pemerintah untuk menegakkan hukum yang sudah ada, seperti UU ITE yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, hukum tentunya memerlukan penegakan yang bijak dari para penegak hukum agar tidak salah sasaran, karena mengingat kejahatan yang terjadi tidak seperti kejahatan pada umumnya, namun kejahatan terjadi melibatkan teknologi maju, khususnya internet. Selain itu perlu adanya sosialisasi tentang UU ITE ini, karena UU ini termasuk baru yaitu diundangkan pada tahun 2008. selain itu karena UU ini pengaturanya sangat dekat dengan hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat terutama media sosial yang hampir setiap menit setiap jam digunakan oleh masyarakat. Diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui betapa mereka sangat dekat dengan tindakan kejahatan, yang mungkin tidak disadarinya. Serta diharapkan masyarakat dapat dengan bijak menggunakan media sosial tersebut. UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik yaitu pada pasal 27. selain UU ITE dalam KUHP sudah lebih dulu mengatur hal tersebut yaitu pada pasal 310. dalam penulisan skripsi ini, penulis memakai metode normatif, acuan normatif berupa sumber-sumber yang terdapat pada buku, undang-undang, situs internet atau hasil penelitian yang bersifat informasi.

1.  UEU-Undergraduate-5598-COVER.pdf - 28 KB
2.  UEU-Undergraduate-5598-SURAT PERNYATAAN.pdf - 957 KB
3.  UEU-Undergraduate-5598-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 853 KB
4.  UEU-Undergraduate-5598-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 910 KB
5.  UEU-Undergraduate-5598-ABSTRAK.pdf - 11 KB
6.  UEU-Undergraduate-5598-KATA PENGANTAR.pdf - 9 KB
7.  UEU-Undergraduate-5598-DAFTAR ISI.pdf - 28 KB
8.  UEU-Undergraduate-5598-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 9 KB
9.  UEU-Undergraduate-5598-LAMPIRAN.pdf - 474 KB

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN REKENING NASABAH BANK DALAM BENTUK PENYERTAAN DAN GABUNGAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1098/Pid.B/2006/Pn.Jkt.Pst.)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KELUARGA KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : 2663/PID.B/2009/PN.TNG)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN REKENING NASABAH BANK DALAM BENTUK PENYERTAAN DAN GABUNGAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1098/Pid.B/2006/Pn.Jkt.Pst.)